Mengenal Ratu Safiatuddin, Pemimpin Perempuan Pertama Di Aceh

Mengenal Ratu Safiatuddin, Pemimpin Perempuan Pertama Di Aceh

- in Artikel
0
0

Teropongonline, Medan-Safiatuddin merupakan pemimpin perempuan pertama di Aceh, menurut sejarahwan Sher Banu A Latief Khan dalam tesisnya untuk London University “The Sultanahs of Aceh (2009)” Safiatuddin punya beban warisan kejayaan yang tergolong berat. Ayahnya, Iskandar Muda, adalah satu sultan paling berjaya dalam sejarah kesultanan. Ia ternama dengan ekspedisi-ekspedisi militer yang berhasil meluaskan rentangan wilayah kerajaan Aceh dari pesisir Minangkabau hingga semenanjung Malaysia. Sepanjang masa kepemimpinan Iskandar Muda dari 1607 hingga 1936, Kesultanan Aceh mengalami kejayaan yang belum pernah mereka capai sebelumnya.

Selain itu, Kawasan Selat Malaka Tengah tak jenak kala Safiatuddin naik singgasana. Perusahaan-perusahaan kolonialis dari Belanda dan Inggris sedang gencar-gencarnya merebutkan jalur dagang di Selat Malaka. Berbagai blokade jalur dagang dan pelabuhan dilakukan dan darah-darah ditumpahkan.

Berbeda dengan ayahnya, Safiatuddin tak sedemikian memiliki keahlian di bidang kemiliteran dan tak gemar berperang. Namun, ia mengkompensasi hal itu dengan diplomasi yang cermat. Membangun aliansi dan mencari dukungan untuk menghalau ancaman-ancaman terhadap kerajaan. Surat-surat Safiatuddin untuk berbagai pihak banyak yang masih bertahan hingga saat ini dan menggambarkan kelihaiannya berdiplomasi.

Negara-negara Eropa seperti Portugis, Inggris, Spanyol, dan Belanda, dan Turki Utsmani, seluruhnya memiliki catatan tentang Safiatuddin menyusul kebiasaannya bersurat tersebut. Kecakapannya berdiplomasi berhasil mencegah Aceh dirongrong kekuatan-kekuatan kolonialis selama 34 tahun masa pemerintahannya.

“Seperti yang dikata orang, ingatlah dua hal dalam hidup, yakni Tuhanmu dan kematian. Lupakan dua hal dalam hidup, yakni kebaikan yang telah engkau lakukan dan keburukan yang dilakukan orang-orang terhadapmu, agar kesadaranmu tetap jernih dan tenang,” tulisnya dalam surat kepada Gubernur Jenderal Batavia Joan Maetsuyker pada 1659 untuk menawarkan perdamaian dengan pihak Belanda.

Kendati dalam sejumlah kesempatan, Ratu Safiattudin juga tak ragu menggunakan jalan perang guna menegaskan kedaulatan wilayahnya. Dua peristiwa yang menggambarkan hal itu adalah saat Sultanah memerangi VOC di Perak dan pantai barat Sumatra karena menganggap VOC telah melanggar kedaulatan Aceh.

Safiatuddin juga dikenal karena mendorong kemajuan lewat budaya dan ilmu pengetahuan. Ia tercatat memajukan Jami’ Baiturrahman di Banda Aceh. Demikian juga dayah-dayah (pesantren-pesantren) di seluruh daerah wilayah kekuasaan Aceh. Di bantu Ar-Raniry dan Abdurrauf Singkil sebagai mufti kerajaan, Safiatuddin tercatat sebagai pemimpin yang adil dan cerdas.

Safiatuddin juga disebut tak sedemikian represif terhadap para penentangnya. Tiar menuliskan, para ulama yang sempat menolak kepemimpinannya, yang jumlahnya sekira 300 orang, dibiarkan pindah dari Banda Aceh untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Di antaranya, Syekh Abdul Wahhab diizinkan hijrah ke Tiro dan mendirikan dayah di sana. Dayah Syekh Abdul Wahhab ini berkembang sangat pesat menjadi salah satu dayah terbesar di Aceh.

Safiatuddin tidak mengganggu perkembangan dayah ini walaupun pendirinya berseberangan dengannya. Pada masa kepemimpinan Safiatuddin, para ulama juga didorong menelurkan karya-karya yang masih dijadikan rujukan hingga kini. Syekh Ar-Raniry, misalnya, menulis kitab Hidayatul-Iman bi Fadhlil-Manan dalam bahasa Melayu sesuai permintaan Safiatuddin.

Abdurrauf Singkil juga diminta menulis kitab yang kemudian diberi judul Mir’atut-Thullab fi tashili Ma’rifatil-Ahkam serta sembilan kitab lainnya. Sementara Syekh Daud Ar-Rumy menulis Risalah Masailal Muhtadin li Ikhwanil Mubtadi atas permintaan Sultanah. Kitab-kitab itu kemudian dianjurkan agar dibaca masyarakat umum karena isinya diperuntukkan bagi kalangan awam.

Sultanah juga melanjutkan kebijakan pendahulunya membuka lembaga-lembaga pendidikan bagi perempuan. Tiar Anwar Bachtiar menuliskan bahwa kebijakan itu berimplikasi pada pembukaan kesempatan bagi kaum perempuan untuk turut ikut ambil bagian dalam berbagai bidang pekerjaan yang memungkinkan mereka melakukannya.
Sedangkan Latief Khan mencatat bahwa pada masa pemerintahan Sultanah Safiatuddin, Balai Majelis Mahkamah Rakyat akhirnya tak melulu diisi kaum lelaki. Puluhan perempuan juga masuk dalam lembaga setingkat perlemen tersebut.

Terlepas dari statusnya sebagai perempuan yang dibatasi dari memimpin ritual-ritual keagamaan, Safiatuddin tak melakukan pemisahan antara politik dan agama. Ia kerap merujuk dirinya sebagai penegak hukum-hukum Allah.

Tr : Maghfirani

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

5 Website Kursus Online Gratis Bersertifikat

Teropongonline, Medan-Kursus online semakin menjadi andalan untuk meningkatkan keahlian dan