Kontroversi “Tanpa Persetujuan Korban” dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021

Kontroversi “Tanpa Persetujuan Korban” dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021

- in Opini
0
0

Teropongonline, Medan-Lahirnya suatu kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual banyak menuai kontroversi dari berbagai golongan masyarakat, termasuk mahasiswa/i di lingkungan universitas yang juga subjek dalam Permendikbud ini.

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2021, dan resmi diundangkan pada tanggal 3 September 2021, di Jakarta.
Adapun tujuan daripada peraturan ini dapat dilihat pada Pasal 2:

a. Sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus; dan

b. Untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi.

Kasus pelecehan atau kekerasan seksual di lingkungan kampus selama ini sangat jarang muncul ke permukaan, disebabkan banyak yang mencoba untuk menutupi kasus tersebut. Baik dari pelaku, korban bahkan dari universitas yang tidak ingin nama kampusnya tercemar yang dikhawatirkan dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap Universitas selaku lembaga pendidikan.

Korban kasus pelecehan atau kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Universitas tersebut, memiliki ketakutan yang tidak bisa membuatnya melapor atau ketidaktahuan bagaimana cara untuk melaporkan kasusnya, adanya kekerasan seksual yang dia terima disebabkan tekanan intervensi dari berbagai pihak, serta timbulnya rasa malu dari diri sendiri karena menjadi korban dari pelecehan atau kekerasan seksual menjadi sebab lahirnya peraturan ini.

Maka diharapkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 di Lingkungan Perguruan Tinggi ini agar korban nantinya berani bicara, dan bisa menjadi pijakan kuat untuk mengadvokasi para korban yang selama ini masih bungkam dan dapat mewujudkan penanggulangan kekerasan seksual dengan pendekatan institusional yang berkelanjutan. Serta memberikan kepastian hukum bagi Pemimpin perguruan tinggi untuk mengambil langkah tegas terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus.
 
Kontroversi
Akhir-akhir ini timbul Kontroversi Permendikbudristek No 30 tahun 2021 terdapat pada frasa “Tanpa Persetujuan Korban” yang terdapat pada Pasal 5 diduga seolah melegalkan tindakan perilaku seks bebas di lingkungan Universitas.

Apakah jika ada persetujuan dari korban atau dengan modus suka sama suka maka hal tersebut halal dilakukan?!
Apakah hal tersebut juga dapat meinimbulkan perbuatan menyimpang lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di kampus asal dilakukan dengan persetujuan korban?!.
Perbuatan ini, dengan ada atau tanpa persetujuan korban adalah hal yang keliru dan tidak sesuai dengan norma agama atau norma adat, budaya luhur bangsa kita.

Muhammadiyah melalui Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) telah melakukan kajian cermat terhadap Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, meyakini dan memahami bahwa Islam adalah sumber nilai untuk mengatur seluruh aspek kehidupan sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Maidah : 3. Termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai yang mengatur kesetaraan laki-laki dan perempuan yang saling memuliakan atas dasar agama sebagaimana dalam Q.S Al-Hujarat: 13 dan Q.S Al Isra: 70.
“Tata nilai Islam yang komprehensif termasuk mengatur nilai dan relasi seksual yang halal, beradab dan bermartabat (An-Nur:30-31),” tulis keterangan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) PP Muhammadiyah.

Muhammadiyah memiliki komitmen tinggi terhadap pencegahan dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik di lingkungan domestik maupun publik, termasuk di lingkungan perguruan tinggi. “Khusus di lingkungan perguruan tinggi telah dituangkan dalam pedoman dan implementasi penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang berbasis Al-Islam dan Kemuhammadiyahan,”.

Lahirnya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 sangat disayangkan, karena akan menyebabkan permasalahan di kalangan civitas akademika kampus. Dan semoga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Untuk itu, maka harus dilakukan evaluasi terhadap Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Dimana seyogiyanya sebelum peraturan tersebut dibuat, nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Norma Agama, Sosial dan budaya menjadi titik perhatian atau adanya kesesuaian agar tidak bertentangan.

Oleh: Farhan Setyo Oetomo, Paralegal LBH UMSU

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

“Hati-Hati di Jalan” Warnai Playlist Warganet Saat Ini

Teropongonline, Medan- Penyanyi tanah air Indonesia, Tulus kembali