LPM Manifest Universitas Brawijaya Bersama PPMI DK Malang Adakan Webinar Sekolah Advokasi

LPM Manifest Universitas Brawijaya Bersama PPMI DK Malang Adakan Webinar Sekolah Advokasi

- in Kabar Kampus
0
0

Teropongonline, Medan-Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Manifest Universitas Brawijaya bersama Persatuan Pers Mahasiswa Dewan Kota (PPMI-DK) Malang adakan webinar sekolah advokasi. Webinar ini berlangsung melalui zoom meeting. Sabtu, (30/10/2021).

Webinar yang mengusung tema ‘Kebebasan Berpendapat dan Advokasi Media’ ini dilaksanakan selama dua hari, mulai 30 – 31 Oktober 2021 dan menghadirkan Imam Abu Hanifah, Sekretaris Jenderal PPMI DK Malang 2016, M Irfan Hilmy, Pimpinan Redaksi LPM Manifest, dan Benni Indo, Pengurus Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Malang sebagai pemateri hari pertama.

Imam Abu Hanifah dalam materinya menjelaskan bagaimana idealisme sebuah pers mahasiswa.

“Sebuah pers mahasiswa (Persma) itu berusaha membuka ketimpangan dari sesuatu yang lumrah di masyarakat, merubah redaksi dan menjadi isu. Harus menjadi media khusus dengan perspektif yang kritis, angle dan analisis menjadi yang utama bukan kecepatan karena jika cepat jadi fokus, kita tetap kalah jauh dari para jurnalis senior atau wartawan dan melibatkan sivitas diluar persma serta diversifikasi jenis media agar diminati. Harus Paham taktis dan fokus sebuah Persma dalam atau luar kampus,” jelasnya.

Selanjutnya, M. Irfan Hilmy menjelaskan bahwa kebebasan akademik dalam kebebasan Persma bukanlah kebebasan pers secara umum.

“Kebebasan akademik adalah kebebasan Persma namun bukan termasuk kebebasan pers dimana dia hanya sebagai wadah pelatihan dan menjalankan fungsi peningkatan keterampilan di bidang pers atau jurnalistik namun tidak sebagai watchdog (anjing penjaga) seperti pers umum, sehingga Persma tidak dilindungi kemerdekaan pers,” jelasnya.

Benni Indo pun menjelaskan bagaimana payung hukum jurnalis dan sebuah kemerdekaan pers dapat menjadi sarana yang terealisasikan.

“Sebagai sarana merealisasikan kemerdekaan pers, jurnalis harus menyadari adanya tanggug jawab sosia dari segala aspek serta harus profesional. Untuk perlindunga jurnalis sendiri, bisa dilihat dari peran undang-undang (UU) sudah mencakup profesi jurnalis hanya lemahnya penegakan hukum menjadi permasalahan yang tidak kunjung usai. Padahal intimidasi terhadap jurnalis termasuk intimidasi terhadap masyarakat,” sampainya.

Tr : Siti Rifani

Editor : Mhd. Iqbal

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Tersingkir di UCL, Barcelona Resmi Turun Kasta

Teropongonline, Medan-Barcelona dipastikan terdepak dari Liga Champions musim