Akademisi UU ITE FH UMSU Soroti Polemik Konten BEM UI

Akademisi UU ITE FH UMSU Soroti Polemik Konten BEM UI

- in Kabar Kampus
72
0

Teropongonline, Medan-Dosen sekaligus pengamat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) turut menyoroti polemik konten unggahan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI).
.
Dalam unggahan di akun Instagram resmi BEM UI beberapa hari lalu yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai “The King of Lip Service” menuai banyak perhatian para akademisi, tidak terkecuali akademisi UMSU.
.
Dalam hal ini, Pengamat UU ITE FH UMSU, Ismail Koto, S.H, M.H menjelaskan polemik tersebut dari sudut pandang UU ITE. “Kalau dilihat dari perspektif UU ITE, postingan ini tidak melanggar ketentuan yang ada di dalam UU ITE, apabila postingan ini dianggap berita bohong dan atau dianggap melanggar ketentuan yang ada di dalam hukum pidana tentu hal ini harus diuji, karena jika melihat dari postingan BEM UI, postingan tersebut merupakan informasi yang diinput oleh BEM UI sehingga melahirkan perkataan Presiden The King of Lip Service ini,” ujarnya saat diwawancarai pada Rabu, (30/06/2021).
.
Ismail Koto, S.H., M.H, juga berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang berani dilakukan oleh BEM UI. “Saya rasa, ini hal yang berani dilakukan oleh BEM UI, dan sah – sah saja. Apabila postingan ini dianggap sebagai penghinaan terhadap penguasa dan lain sebagainya silahkan mengujinya dan atau bahkan melaporkannya,” kata Ismail.
.
Ia juga mengatakan jika polemik tersebut boleh dilaporkan, tapi akan sulit di fase persidangan. “jika polemik tersebut dilaporkan sah – sah saja, karena kepolisian tidak boleh menolak laporan. tapi menurutnya untuk diproses lalu maju dalam persidangan itu sulit, karena setiap perbuatan pidana itu harus terpenuhi unsur-unsurnya,” lanjut Ismail.
.
Dosen FH Tersebut juga menjelaskan bahwa masyarakat harus memahami jika Indonesia adalah negara demokrasi. “Kita harus pahami, negara Indonesia adalah negara demokrasi. Dan rangking Demokrasi kita hari ini sedang menurun. Terkait dengan kebebasan berpendapat, itu dijamin oleh undang-undang, apalagi bagi seorang mahasiswa,” jelasnya.
.
Ia menambahkan, jika mahasiswa boleh berpendapat atau mengkritisi tetapi tetap memakai etika. “Saya rasa silahkan saja mahasiswa berpendapat dan mengkritisi kekuasaan hari ini akan tetapi harus memperhatikan sisi etika, kebenaran pendapatnya, serta dapat diuji, ” tambah Ismail.

.

Tr : Nur Nilam Sari
Editor : Berry Sanjay

About the author

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

PK IMM FEB UMSU Laksanakan DAD

Teropongonline, Medan-Pimpinan Komisariat (PK) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)