Jumat, 08 Februari 2013 - 00:03:09 WIB
BPN Kota Sorong Dituding Terbitkan Sertifikat “Kilat”Kategori: Kasus - Dibaca: 369 kali


Baca Juga:Kapal Bantuan KKP Tidak Laik, Diduga Sarat PermainanLMA Malamoi Tengahi Sengketa Tanah di SuprauLinKWarta Papua Barat Mengecam Kasus Pengancaman WartawanTerkait Korupsi Raja Ampat Penyidik : Badai akan Terus Berlanjut

Sorong TeropongNews - Keyakinan Yayasan Budi Luhur merasa telah mengantongi sertifikat di area tanah yang saat ini bersengketa, masih diragukan. Pasalnya proses penerbitan sertifikatnya diduga melalui proses jalan tol alias kilat.
Adalah setifikat hak milik  No. 210 dengan nama pemegang hak  Bernard Tredyard dan Sertifikat Hak milik No. 211  dengan nama  pemegang hak Fred Marloanto, kedua sertifikat tersebut ditemukan banyak keganjalan.
Selain soal  tenggat waktu penerbitan sertifikat, dasar pendaftaran dan surat ukur yang nyaris bersamaan, batas-batas tanah yang dipetakan dan dokumen data permohonan juga masih kurang jelas.  


Pada Sertifikat No.210 tertera Surat Keputusan KAKANTAH Kota Sorong tanggal 01- 07–2010 dan Surat Ukur tanggal 02–07–2010 sementara penerbitan sertifakat  juga tertanggal 02–07–2010. Artinya dalam hitungan jam saja sertifikat No.210 sudah diterbitkan menjadi sertipikat hak milik. Sungguh luar biasa.


Sedangkan Surat Sertifikat No.211 diterbitkan menjadi hak milik  melalui proses dua hari saja, karena dalam sertifikat tersebut Surat Keputusan KAKANTAH Kota Sorong tertulis tanggal  01–07–2010 dan Surat Ukur  juga tanggal 01–01–2010, sementara penerbitan sertipikat tertanggal 02– 07-2010.
    

Padahal, jika dibandingkan dengan sertifikat-sertifikat tanah yang lain, perbedaan waktu antara surat keputusan KAKANTAH dan surt ukur serta surat penerbitan sertifikat, sangatlah jauh. Ada bisa menunggu hingga satu tahun untuk bisa terbit.


Sementara jika dasar penerbitan kedua sertifikat tersbut merujuk pada Surat pernyataan Pelepasan Hak Atas penguasaan Tanah dari Faryanaldo H. Fakdawer kepada Bernard Thedyard tanggal 07 Juni 2010 dan surat keterangan tanah garapan No. 594/387/2010 , masih lemah karena surat pelepasan yang diketahui dan ditandatangani Lurah Tanjung Kasuari tersebut tidak dicantumkan  nomor regester. Demikian ditegaskan Benry Napitupulu, SH, Kuasa Hukum dari  Drs. Abbas Umlati, Sr.


Selain itu jeda waktu antara surat pelepasa hak atas penguasaan tanah dan surat penerbitan sertipikat hanya  selisih 26 hari saja . Begitu pula jika dasar penerbitan sertipikat mengacu kepada Akta Pernyataan No. 92 yang diterbitkan oleh Notaris PPAT Irnawati Nazar, SH , tanggal 15 Juni 2012 , maka selisih waktu antara pembuatan Akta dan Surat Penerbitan Sertipikat hanya 17 hari saja.  Sungguh sebuah proses pembuatan Sertipikan Hak Milik oleh BPN Kota Sorong yang diluar kewajaran .


Padahal sedikitnya sudah 11 orang pernah mengurus sertipikat di BPN Kota Sorong  yang  temui TeropongNews, mengaku ada selesai selama 2 bulan, 3, bulan , 5, bulan bahkan ada yang sudah 7 bulan tetapi belum selesai padahal sudah melunasi biaya yang harus dibayar. 

Jika Sertipikat No. 210 dan sertipikat No.211 bisa selesai dalam sehari dan dua hari maka perlu dipertanyakan sperti apa prosesnya.
Kinerja BPN Kota Sorong kembali di ragukan ketika Abbas Umlati mengajukan permohonan Sertipikat atas tanah seluas 48.500M2  ysang beralamatkan di Kelurahan Tanjung Kasuari Distrik sorong Barat. 

Oleh BPN pemohon di minta untuk membayar  PBB  selama lima tahun terakhir agar sertipikat bisa diproses. Dan melalui BRI Unit Lido Kota Sorong, Abbas Umlati, Sr melunasi pembayaran PBB selama lima tahun kurang lebih berjumlah 26 jutaan sebagaiman yang tertera dalam surat tanda setoran (STTS) pada tanggal 19 Desember 2012.

Jika tanah tersebut sudah menjadi milik yayasan Budi Luhur , sudah barang tentu pihak PBB akan memberitahukan dan menolak karena bukan menjadi kewajiban Abbas. Begitu pula BPN juga seharusnya tidak menyarankan Abbas untuk melunasi PBB selama lima tahun.


Sementara, menurut kuasa Hukum Yayasan Budi Luhur kepada wartawan beberapa waktu  yang meng-klaim bahwa sertifikat yang dikantongi Budi luhur adalah sah, diragukan oleh kubu Abbas. Menurut Benry Napitupulu, SH, jika Budi Luhur hanya mengantongi sertifikat No.210 dan N0.211 atas nama hak milik Bernard Therdyard dan Fred Marloanto, maka masih perlu di uji keabsahan sertipikat tersebut. Selain itu, Budi Luhur tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan tanah tersebut karena dalam sertipikat bukan atas nama Yayasan Budi Luhur.


Dan jika ada yang menyebutkan yayasan Budi Luhur telah memegang sertipikat baru melalui proses hibah , maka akan sungguh sangat aneh. “Kenapa aneh? Karena waktu penerbitan surat hibahnya itu kapan dan seperti apa prosesnya apakah sudah dsalam sengketa atau belum? Sebab yang namanya hibah tanah sudah jelas aturanya bahwa tanah yang akan dihibahkan terus tidak bermasalah, apalagi tanah bersengketa. Bila seperti itu, tentunya surat hibah tersebut dijamin cacat,” tegas Benry.


Dilain pihak, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Sorong yang dikonfirmasi Teropong News bebrapa waktu lalu, megatakan dasar penerbitan Sertipikat milik Yayasan Budi Luhur adalah hibah dari Bernard Therdyard dan Fred Marloanto dan  tanah di area dalam sertipikat tersebut adalah tanah Negara bukan tanah adat, “Maka dasar penerbitan Sertpikatnya berasal dari surat keterangan garapan bukan surat pelepasan adat” tegas Subur.


Lucunya ! baik Sertipikat No. 210 dan No.211, Akta Pernyataan  No. 92 dari Notaris PPAT dan Surat Pelepasan Hak Atas penguasan Tanah, semuanya tidak terncantum batas-batas tanah selayaknya sebuah dokumen kepemilikan tanah.  


Peseteruan kepemilikan tanah di Suprau depan Mako  Detasemen C Brimob , saat ini sedang di mediatori oleh LMA Moi Kota Sorong, meskipun kedua kubu telah saling melaporkan ke pihak polisi. Kepada media ini pihak Abbas menegaskan sama sekali tidak ada sangkutpautnya tanah miliknya dengan pihak Budi Luhur, seharusnya jika memang mau meluruskan persoalan ini Jerenmias dan Naldo Fakdawer- lah yang harus dipetemukan.  ( IM )  


1 Komentar Pembaca Ace Maxs Murah
01 Maret 2013 - 11:06:08 WIB

Terimakasih dengan adanya informasi berikut, saya mendapat pengetahuan baru yang sangat bermanfaat dan menambah pengetahuan...
<< First | < Prev | 1 | Next > | Last >>















Isi Komentar:

Nama
:
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode di atas,
kemudian klik tombol KIRIM, cukup sekali.)
Cek komentar Anda di halaman depan.

 



TerpopulerBeredar Foto Bugil Mirip Oknum DPRD Sulut (2036)Sex, Life, and Novel dari Sophia (Latjuba) Mueller (1290)Teropong News Hadir di Sorong (1211)Bangga Dekat Orang Papua (941) 1 Januari 2013, UMP Provinsi Papua Barat Naik hampir 2 Juta (828)Penentuan Nama Caleg DPR-RI Partai Demokrat Tahun 2014 , Kewenangan Majelis Tinggi (825)Ancam Wartawan ,Ketua DPRD R4 Diadukan ke AJI, PWI Dan ASPRI (752)A.Faris Umlati Masih Yang Terbaik di DPC Demokrat R4 (646)Tuntut Ganti Rugi, SMP Negeri 6 Dipalang (622)Tuntut UMP, 37 Karyawan Adukan PT. PDKA ke Disnaker (610) KASUSSoal Parpol Lurah Klawasi Tahan Raskin Warga RT 03/RW 07 Sorong, Teropong News -&nbsp; Diduga persoalan Partai Politik dalam Pemilihan Calon Anggota Leslatif ...


LAKI Minta Kasus Batanta Ekspres Segera DituntaskanTerbakarnya Kantor Wali Kota Belum ada Titik Terang Pihak kepolisian diharapkan jangan lagi saling lOknum Polisi Larang Wartawan Metro Tv Liput Pemeriksaan LSLAKI Dukung Kejagung Proses Bupati R4KorupsiPLTD Raja Ampat : Setelah PT, Bakal Ada Tersangka BaruSi Jago Merah Lahap Habis Empat Ruko Briptu YN Bisa Dikenakan Pasal Berlapis
Laporan KhususWali Kota Bandung Bangun Rumah Honai Di Wamena Jayapura, Teropong News - Terkait akan dicanangkan rumah adat honai di Wamena yang akan dijadikan sebagai ...


Dana Pengamanan Pemilu Polres Sorong Kota Sebesar 2,4 MPolres Sorong Kota Gelar Simulasi Pengamanan Jelang Sidang Putusang LSWakapolda Papua Gelar Rapat Tertutup di Polres Sorong Kota soal Sidang Putusan LS KPU-Panwas “Warning” Caleg dan ParpolBeritakan Kasus Korupsi, SMS Gelap Ancam Media Di Sorong Bupati Maybrat Harus Tunduk Pada Amanat UU No 32 Tahun 2004PT. BKI Dituding ‘Ikut Main’ Tolak Ganti Rugi